Indonesian English

OJT OPERATOR BANGUNAN UTAMA DAS BABAK DAN INTERKONEKSI

 

OJT Operator

 

Ketua Pelaksana Anang.M.Fariansyah,MT dalam laporan mengatakan bahwa OJT ini terdiri dari 4 angkatan, masing - masing angkatan diikuti oleh 40 peserta. dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Babak dan Interkoneksi. Tujuan membangun sistim Alokasi air di tingkat operasional lapangan. Kegiatan akan berlangsung selama 3 hari untuk masing - masing angkatan. Peserta OJT adalah operator atau juru pintu yang bertugas pada bangunan utama, yaitu bendung dan embung serta di jaringan interkoneksi HLD.
Sementara itu kepala BWS Nusa Tenggara I Ir. Asdin Julaidy,MM.MT mengatakan bahwa dalam rangka on the job training (ojt) operator bangunan utama das babak dan interkoneksinya. OJT ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangka Water Resources And Irrigation Management Program (WISMP II). OJT ini perlu dilaksanakan mengingat operator bangunan utama merupakan ujung tombak dari sistem alokasi air, khususnya dalam kegiatan alokasi air di lapangan.
Seperti kita ketahui bahwa, pada WS LOMBOK terdapat 52 DAS yang sumber daya airnya sudah termanfaatkan, dan disebut DAS Utilitas. Pada DAS utilitas itu mencakup 12 DAS yang saling tergantung (dependen) dan 40 DAS independen. DAS dependen ter-interkoneksi melalui sistem jaringan hld yang memindahkan air dari DAS basah di bagian barat ke das kering di bagian tengah, timur dan selatan. Pemindahan air antar das basah-kering dengan sejumlah hampir 600 buah bendung dan embung serta tiga buah bendungan untuk irigasi sekitar 98.000 ha serta infrastruktur pltmh dan pdam, sehingga terdapat peningkatan pesat jumlah bangunan pengambilan air/bangunan utama di sungai yang berakibat semakin kompleksnya permasalahan alokasi air.
Guna mengantisipasi permasalahan ketimpangan alokasi air antar hulu-hilir dan antar das basah - kering di atas, dan untuk mendukung sistem alokasi air yang tidak dapat dilakukan secara terpisah, maka perlu keterpaduan tindak guna mewujudkan kesetaraan untuk keadilan atau “equal for equality”.
Oleh karena itu melalui kegiatan ojt ini diharapkan dapat membuka wawasan dan “exercise” bagi para peserta untuk dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam hal operasional alokasi air irigasi, sehingga sistem alokasi air wilayah sungai lombok segera terwujud.

KUNJUNGAN TIM PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN KEMENTRIAN PERTANIAN RI

 

Kunjungan Tim PSE

 

Kunjungan Tim Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian RI dalam rangka ketahanan petani terhadap faktor eksternal. Menurut rencana akan melakukan penelitian diwilayah NTB. Sementara itu Kepala BWS Nusa Tenggara I, Ir.Asdin Julaidy,MM.MT yang didampingi oleh Kasi Program & Perencanaan Umum Edy Wahyunan, ST.M.Tech mengatakan bahwa BWS Nusa Tenggara I akan memberikan dukungan terhadap penelitian yang akan dilakukan.Dengan harapan hasil penelitian tersebut akan dijadikan salah satu sumber pada rapat Pleno TKPSDA dan DDSDA maupin Komisi Irigasi Prov. NTB.

KUNJUNGAN DINAS PENGAIRAN DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN PASURUAN JATIM

 

Kunjungan Dinas Pasuruan

 

Kunjungan Dinas Pengairan Dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan Jatim, 20 Oktober 2016 Ke BWS Nusa Tenggara I. Ketua Rombongan Soewoto, mengatakan bahwa maksud kunjungannya dalam rangka meningkatkan Kinerja pada Dinas Pengairan dan Pertambangan Kab.Pasuruan. Kami merasa bahwa di BWS Nusa Tenggara I ada beberapa hal yang ingin kami ketahui secara detail terutama masalah High Level Diversion dan interkoneksi. Karena ada kemiripin secara topografi antara WS Lombok dan Kabupaten Pasuruan. Disamping itu Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ). Kami juga mengetahui bahwa LAKIP BWS Nusa Tenggara I selalu menjadi acuan secara nasional.
Ditambahkan oleh Kepala BWS Nusa Tenggara I, Ir.Asdin Julaidy,MM.MT yang diwakili oleh Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Lalu Erwin Rusdianta,ST.M.Tech. bahwa NTB sebagai salah satu stok pangan nasional.Sehingga konsep ketahanan air dan Ketahanan pangan inilah jadi acuan program dan kegiatan disamping program nasional. Oleh sebab itu konsep bagaimana air lama tinggal didarat dengan memacupembangunan Bendungan, Bendung dan Embung. Ada beberapa proyek strategis nasional yang sedang digarap di antaranya Rababaka Kompleks ( Tanju dan Mila) di Kab. Dompu dan Bendungan Binatang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat. dan tak ketinggalan NTB adalah salah satu destinasi pariwisata nasional dan Internasional.( Best Hanymoon dan Halal Destination). Tentu banyak obyek wisata dan kuliner yang dapat dinikmati..
Disisi lain Fungsional Pengairan Ir. Gde Suardiari,MT memaparkan secara teknis Konsep HLD dan Interkoneksi karena Lombok bagian Utara lebih bsah daripada bagian selatan sehingga bagaimana air yang kita buang kita tangkap kembali untuk mengisi daerah selatan. Dan Apabila bendungan Meninting sudah dibangan persoalan selatan dapat dibantu penyelesaiannya. Pertemuan dilanjutkan dengan diskusi.

PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEARSIPAN BWS NUSA TENGGARA I
MENUJU ARSIP DIGITALISASI

 

Kearsipan

 

Kami sudah inventarisis 30 ribu arsip berdasarkan Kegiatan yang sumber dananya APBN

Bertempat di Gedung Arsip BWS Nusa Tenggara I, Gerimax Narmada Lombok Barat, Pengolah Arsip Suhardi,S.Adm menceritakan perjalanan Penyelenggaraan Kegiatan Kearsipan. Bermula dari terbentuknya BWS Nusa Tenggara I, tahun 2006 sedangkan kegiatan kearsipan aktif mulai dari tahun 2007. Dengan segala keterbasan baik dana maupun sumber daya manusia, kami mulai mengumpulkan dan mengiventaris arsip yang ada mulai dari Zaman Proyek sampai dengan dengan terbentuknya BWS Nusa Tenggara I. Pada saat inilah Penyelanggaraan Kegiatan Kearsipan mulai disupport dengan dana, sarana prasarana penunjang dan SDM. Hingga saat ini ada 9 tenaga yang dimiliki 3 PNS dan 6 Non PNS. Kami tidak henti – hentinya mensosialisasi tentang penyelenggaraan kearsipan. Sosialisasi tersebut di dukung pula oleh Biro Umum di Kementerian PUPR. Kami telah berupaya memberikan pengertian dan pengetahuan kepada petugas yang mengurus arsip dari tinggkat Unit, PPK sampai SATKER dilingkup BWS Nusa Tenggara I. Arsip adalah merupakan bentuk pertanggung jawaban pengelola keuangan negara. Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 tentang Kearsipan. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dalam setiap kegiatan termasuk kegiatan dibidang kearsipan, sudah barang tentu memiliki beberapa tujuan antara lain :menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta Arsip Nasional RI (ANRI), sebagai penyelenggara kearsipan nasional, sedangkan di tingkat daerah dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan;menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa;meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.
KETENTUAN PIDANA
1. Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan/atau memiliki arsip negara untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan arsip dinamis kepada pengguna arsip yang tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip negara yang terjaga untuk kepentingan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
4. Pejabat yang dengan sengaja tidak melaksanakan pemberkasan dan pelaporan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
5. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
6. Setiap orang yang dengan sengaja memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
7. Setiap orang yang memperjualbelikan atau menyerahkan arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan kepada pihak lain di luar yang telah ditentukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
8. Pihak ketiga yang tidak menyerahkan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai dengan anggaran negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
PENYERAHAN ARSIP.
1. Lembaga negara tingkat pusat wajib menyerahkan arsip statis kepada ANRI.
2. Lembaga negara di daerah wajib menyerahkan arsip statis kepada ANRI sepanjang instansi induknya tidak menentukan lain.
3. Satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah provinsi wajib menyerahkan arsip statis kepada arsip daerah provinsi.
4. Satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota wajib menyerahkan arsip statis kepada arsip daerah kabupaten/kota.
5. Satuan kerja di lingkungan perguruan tinggi negeri wajib menyerahkan arsip statis kepada arsip perguruan tinggi di lingkungannya.
6. Perusahaan wajib menyerahkan arsip statis kepada lembaga kearsipan berdasarkan tingkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan ada beberapa pengertian yang pada dasarnya wajib diketahui dalam kaitannya dengan kearsipan diantaranya :
1. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
5. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
6. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
7. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
8. Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
9. Arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga.
10. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
11. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
12. Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
13. Arsip daerah kabupaten/kota adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
14. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
15. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
16. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
17. Jadwal retensi arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
18. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
19. Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
20. Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.
21. Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.
22. Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.
23. Sistem kearsipan nasional (SKN) adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antarberbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antarpelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional.
24. Sistem informasi kearsipan nasional (SIKN) adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional.
25. Jaringan informasi kearsipan nasional (JIKN) adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI.
26. Daftar pencarian arsip (DPA) adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan dan dicari oleh lembaga kearsipan serta diumumkan kepada publik.

Mengakhiri bincang pagi di ruang Pak Andi Sapaan akrab Suhardi,S.Adm mengatakan bahwa dengan banyaknya arsip yang dikelola sebanyak 30 ribu arsip dan baru diventaris 19 ribu arsip. Tentunya sesuai dengan tujuan kearsipan agar kita dengan penuh kesadaran diakhir pertangung jawaban pelaksanaan kegiatan untuk menyerahkan arsip ke Pengollah Arsip. Hal in akan memberi kenyamanan dan keamanan. Tentu ini juga kita bisa mengacu kepada beberapa peristiwa nasional yang kehilangan arsip negara mengeluarkan dana tidak sedikit untk mendapatkan kembali arsip asli kepada pihak – pihak yang menguasai. Harapan untuk digitalisasi arsip in berjalan sesuai rencana untuk memaslahatan umat. Sehingga masyarakat atau pihak yang membutuhkan arsip dengan mudah mengakses melalui surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala BWS Nusa Tenggara I Cq. Kasubag Tata Usaha seharhana saja sambil mengakhiri bincang – bincang dengan TIM HUMAS ISDA.

 

PERTEMUAN RUTIN DWP BWS NUSA TENGGARA I

 

Pertemuan Rutin DWP

 

Sejak dilakukan serah terima jabatan pada tanggal 22 Agustus 2015 lalu. Dharma Wanita Persatuan (DWP) Nusa Tenggara I, kini dinakhodai oleh Meneritana Asdin. Pada hari Sabtu, 5 September 2015 lalu adalah merupakan pertemuan perdana dengan kegiatan, pembacaan pengurus 2015-2016, pengarahan ketua DWP dan Kepala BWS Nusa Tenggara I.
Ketua DWP Nusa Tenggara I, ibu Rita Asdin mengatakan bahwa “ Perlu keseimbangan antara kegiatan organisasi dengan tugas dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Skala prioritas perlu kita kedepankan, karena tugas kita membantu suami dalam berkarya dan karier sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu marilah kita manfaat organisasi ini untuk mengabdi dan menambah wawasan. Karena Aparatur Sipil Negara saat ini sangat dituntut kedisplinannya, karena beban kerja semakin bertambah. Oleh sebab itu marilah kita sebagai istri memberikan yang terbaik untuk anak dan suami kita. Pola hidup sederhana sangat dibutuhkan, dan menjadi contoh dan panutan bagi lingkungan sekitar” demikian arahan ketua DWP Nusa Tenggara 1
Pada kesempatan tersebut Kepala BWS Nusa Tenggara I, Ir. Asdin Julaidy juga memberikan motivasi sekaligus pemaparan program kerja BWS Nusa Tenggara I, khusus tahun berjalan dan rencana program yang akan datang “ BWS NT.1 akan memenuhi target sesuai Fakta Integritas, disamping itu ada penambahan kegiatan dengan adanya APBNP. Artinya bahwa para suami yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk mengelola kegiatan akan tersita waktunya. Dengan kunjungan Bapak Menteri PUPR ke NTB baru – baru ini, memberikan motivasi dan perkembangan untuk pembangunan NTB ke depan.Sebagaimana diketahui bahwa wilayah kerja BWS NT.1 sesusi Kepres No. 12 tahun 2012 tentang Wilayah Sungai (WS) yaitu WS. Lombok dan WS Sumbawa. Dengan luas cakupannya otomatis bagi para suami yang bertugas di Pulau Sumbawa akan menyita waktu. Oleh karenanya para istri untuk mendukung dan memaklumi posisi para suami. Marilah kita letakkan pikiran – pikiran yang positif dan konstruktif untuk mensukseskan karya dan karir suami. Harapan saya agar kita selalu hidup sederhana dan menjadi panutan msyarakat sekitar”.
Yang menarik dari pertemuan adalah adanya ruang untuk mengungkap isi hati para istri ASN. Dan dilanjutkan dengan cara rias wajah yang simpel dan sederhana dari salah satu produk di kota Mataram.

POS SIAGA BENCANA BWS NUSA TENGGARA I

 

POS SIAGA BENCANA

 

Sejak BWS Nusa Tenggara I dibentuk Pos Siaga Bencana inipun terbentuk dengan tujuan untuk memonitoring kejadian bencana (Banjir, longsor dan Kekeringan). Dengan mengacu peta pemetaan Rawan Banjir/Rob, Longsor dan kekeringan Pos ini selalu siaga untuk menghadapi bencana dimaksud. Disamping itu pos juga melakukan sosialisasi Siaga Bencana. Menyediakan bahan bajir ( Bronjong dan karung ).Disamping itu juga memantau muka air sungai dan Ramalan Cuaca dari BMKG agar mampu memberikan informasi kepada masyarakat. Pos Siaga Bencana langsung memberikan laporan kepada Koordinator POSKO BENCANA Subdit Penanggulang Bencana Direktorat Bina Operasional dan Pemeliharaan Direktorat Sumber Daya Air. Dan pada pelaksanaannya kami tetap berkoordinasi dengan pihak terkait.Demikian Koordinator Pos Siaga Bencana BWS Nusa Tenggara I, Ir. Zulkaedah,MT. ditambahkannya bahwa unit yang dipimpinnya di perkuat oleh 4 orang staf dan 1 Unit Radio Komunikasi yang masih dalam taraf perbaikan dan menurut rencana akan diadakan pada tahun anggaran mendatang.

PERPUSTAKAAN BWS NUSA TENGGARA I

 

Perpustakaan

 

Dra.Erni Kumala Dewi Pustakawan Madya didampingi oleh Hj. Kartini, SE Pustakawan Muda di ruang perpustakaan BWS Nusa Tenggara I, yang jumpai oleh TIM HUMAS-ISDA BWS Nusa Tenggara I menjelaskan bahwa koleksi buku sampai dengan saat ini sebanyak 3.164 buku yang terdiri : Teksbook = 1.780 buku, Reference = 1.373 buku dan Fiksi : 11. Perpustakaan ini dibentuk pada tahun 2013. Sedangkan tenaga yang mengelola perpustakaan ini sebanyak 3 orang terdiri dari 1 orang Pustawan Madya, 1 Orang Pustakawan muda dan 1 orang tenaga pendukung. Harapan koleksi buku semakin meningkat dan para karyawan/karyawati BWS Nusa Tenggara I untuk menyempatkan diri mampir di lantai II Gedung Irigasi Jl. Airlangga No.33 demikian para mitra. Demikian pinta bu Erni dan Hj.Kartini.

UNIT PENGELOLA BENDUNGAN

 

14517399 1506760379340745 7810401918398794760 n

 

Yuli Suyitno,ST Kepala Unit Pengelola Bendungan BWS Nusa Tenggara dihubungi diruang kerja mengatakan bahwa tugas pokok unit yang dipimpinnya adalah memonitor Bendungan dan Embung yang berskala bendungan di NTB. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa Bendungan di NTB ada 9 Buah dan Embung yang berskala Bendungan sebanyak 62 buah. Kategori embung berskala bendungan adalah tinggi 15 meter diukur dari dasar pondasi dan 10 m sd 15 meter dengan ketentuan panjang puncak bendungan paling sedikit 500m2, daya tampung paling sedikit 50 ribu m3 dan debit banjir paling sedikit 1000m3/detik. Ketentuan ini berdasarkan Kepmen PUPR. No.27/PRT/M/2015. Tentang Bendungan. Ditambahkan lagi bahwa dari 62 buah embung berskala bendungan tersebut di Pulau Lombok sebanyak 21 buah terdiri dari Lobar = 3 buah, Loteng 11 buah dan Lotim = 7 buah sedangkan di Pulau Sumbawa sebanyak 41 buah terdari dari KSB = 1, Sumbawa = 19, Dompu = 9 dan Bima/Kota Bima = 12 buah. Namun yang dimonitor oleh Unit yang dipimpinnya sebanyak 134 bendungan dan Embung, tentu saja dalam Operasi dan Pemeliharaanya tetap melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

RAPAT HARBAK PUPR 3 DESEMBER 2016

 

Rapat HARBAK PUPR

 

Rapat Harbhak PUPR 3 Desember 2016. Di aula Dinas PUPR.Kamis 27 Oktober 2016 pukul 20.00 WIB rapat dipimpim oleh Kadis PU Prov.NTB. Pada kesempatan tersebut Kepala BWS Nusa Tenggara 1. Ir.Asdin Julaidy.MM.MT mengatakan bahwa untuk meriahnya acara dimaksud agar seluruh kegiatan dipusatkan pada kegiatan di panitia 3 Desember 2016.

 

DWP BWS NUSA TENGGARA I, BAHAS UU ITE

 

DWP UU ITE

 

Di era globalisasi dan digital ini semakin efektif dan efisien dalam berkomunikasi. Namun disisi lain ada aturan yang harus kita taati, Demikian Ketua DWP BWS Nusa Tenggara I mengawali arahannya dihadapan para anggotanya.Ada hal yang sangat perlu kita perhatikan dalam segala aktifitas online yang dilakukan di internet. Jangan sampai apa yang dilakukan dalam komunikasi online kita menjadi hal yang berbenturan dengan hukum sehubungan dengan adanya UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Sebagai bahan untuk menambah Ilmu Pengetahuan kita di dalam aktifitas di dunia maya.Lebih lanjut Ketua DWP BWS Nusa Tenggara I, Ibu Rita Asdin mengatakan marilah kita patuhi dan taati aturan yang ada, untuk lebih hati – hati dan selektif untuk melakukannnya (upload). Pertemuan Rutin ini dilakasanakan di Aula Irigasi BWS Nusa Tenggara I pada hari Jum,at, 14 Oktober 2016, pada pertemuan itu disepakati juga untuk menambah wawasan dan tali silaturrahmi dengan anggota di Pulau Sumbawa menurut rencana pertemuan berikutnya di Pulau Sumbawa, karena wilayah kerjanya terdiri atas WS. LOMBOK DAN WS SUMBAWA.

Facebook

Twitter

YouTube

Tentang Kami

Kementerian Pekerjaan Umum
BWS Nusa Tenggara I

Jalan Ahmad Yani No.1 Gerimax Indah
Narmada Lombok Barat - NTB
Indonesia

Situs Terkait

    

 

    

Gallery Foto Terbaru

show
show
show
show
show
show
show
show
show
show
show
show
show
show
show
show
Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]